jaringan dokumentasi dan informasi hukum. pdf Abstrak Peraturan : 2019absPERGUB0031106. jaringan dokumentasi dan informasi hukum

peraturan walikota semarang nomor 126 tahun 2021 tentang pembentukan sistem layanan dan rujukan terpadu program penanggulangan kemiskinan "semarang hebat" JDIH Kota Semarang hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Tutup. Jumat, 12 November 2021, Biro Hukum Setda Provinsi Bali menerima kunjungan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh (Ibu Kadek Derik Yunita sari) di Ruang Rapat Biro Hukum, Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Produk Hukum dan. Penguatan Koordinasi, Promosi dan Kampanye JDIHN XI. 593 : 4 hlm. Kamis 27 Oktober 2022. Daftar Lengkap Peraturan. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional hari ini Rabu, 23 Maret 2021 resmi berganti. Kantor Wilayah. Pasal 11 : Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam. 9. Email. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga Jl. HN. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan. Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. Inventaris / Statistik Produk Hukum ; Kategori Peraturan ; Profil . . Tipe Dokumen. Penelitian ini berjudul “Analisis Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Semarang”. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. q Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mengadakan pertemuan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Agustus 2019 bertempat di Hotel Oria. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. rapat koordinasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum arsip nasional republik indonesia dengan badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia . Silahkan mengisi form pencarian di pojok kanan, masukan kriteria peratutan yang akan anda cari ! NO URUT: NO: TAHUN:. Pencarian Dokumen Hukum Jenis Tahun. Tidak Berlaku Masih Berlaku. pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; f. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Temukan peraturan yang anda cari melalui pencarian dibawah ini Ketik kata kunci untuk mencari dokume. Beranda . go. U: Indonesia. 231 PERATURAN BERSAMA TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS, DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. PPATK. ABSTRAK: Untuk mengoptimalisasikan hasil analisis, pemeriksaan, dan riset tipologi tentang indikator baru dari Transaksi Keuangan Mencurigkan (TKM) yang berpotensi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari bidang perpajakan, oleh karena itu PPATK memandang perlu menyusun indikator TKM sesuai dengan tren yang terjadi saat ini. M. Matriks Perbandingan: Perubahan Regulasi Hasil Pengujian Undang-Undang: Pengunjung Website. 39 Tahun 2014 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Dan Aksara Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum |. DASAR HUKUM. Bertempat di Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 14/1. Si. 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. HH-2. Pusat JDIHNadalah pusat jaringan yang. Detail. Organisasi JDIH Kementerian PUPR sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari: 1. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. kementerian sekretariat negara . 2 (2017): 265–270. Dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjarbaru yang dikelola oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melalui Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah berdasarkan pada: 1. Kini tersedia aplikasi JDIH KEMENDAG untuk berbagai. Kementerian Hukum dan HAM. Hasil Survey Kepuasan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Peraturan Menteri Perindustrian No 23 Tahun 2023. 1/PPATK/10/2011 TENTANG. 01, BN 2017/NO. Beranda; Profile. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di Kementerian Perdagangan, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara terintegrasi; c. -. 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Kabupaten Tegal; 2. Siapakah anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional? masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik; c. ABSTRAK: dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat sesuai. T. kementerian sekretariat negara . q Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mengadakan pertemuan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Agustus 2019 bertempat di Hotel Oria. JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan. 3. [5] Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Analisis Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Jdih) dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. E. 4. Tema. Judul. JDIH Kementerian Keuangan. Judul. KUNJUNGAN KOORDINASI DAN KONSULTASI JDIH BAWASLU PROVINSI BANTEN KE PUSAT JDIHN Jakarta, (13/9) - Dalam rangka menyamakan persepsi terkait pengolahan JDIH, Bawaslu Provinsi Banten. Mencabut Undang-undang (UU) No. YURISPRUDENSI. Web :. Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum. ABSTRAK: bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum, dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, diperlukan. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Kementerian. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang pedoman Penggunaan Produk Dalam negeri untuk. Yogyakarta_, Selasa (28/08) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D. Beranda . Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Keuangan. Download. 01/1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu,. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ridwan Rais, No. Nomor. U. Users Today : 37. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia. : 1. KUNJUNGAN KOORDINASI DAN KONSULTASI JDIH BAWASLU PROVINSI BANTEN KE PUSAT JDIHN Jakarta, (13/9) - Dalam rangka menyamakan persepsi terkait pengolahan JDIH, Bawaslu Provinsi Banten. Dokumen Hukum adalah produk hukum. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nomor. Peraturan Menteri Komunikasi dan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia. Abstrak. Mencabut Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KEP. Keputusan Bupati. Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali meraih penghargaan JDIHN Awards dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada Selasa, 18 Oktober 2022 dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 bertempat di Jakarta. PERATURAN DAERAH Provinsi Maluku/1/2018 - Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 Tentang TENTANG RENCANA ZONASI. 2. JDIH BPK dibentuk sebagai tindak lanjut dari amanat yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. 593 : 4 hlm. keputusan gubernur maluku nomor 219 tahun. 2. Anda dapat berlangganan untuk mendapatkan notifikasi dan info penting di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dari pengelola JDIH PUPR langsung lewat inbox email Anda. Peraturan Daerah . Sistem dan Aplikasi yang Dikelola VIII. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Jumat, 29 September 2023 ; JDIH ANRI. Infografis. ABSTRAK: a. 0 Produk Hukum Cari . Rabu, 20 September 2023 ; JDIH ANRIJDIH - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BRIN. Dalam Rangka mewujudkan Kelurahan Binaan menuju Kelurahan/desa Sadar Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran bekerja sama dengan [. 01, BN 2017/NO. T. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) JDIH Kementerian Sekretariat Negara. SELAMAT DATANG DI JDIH BNPB. T. Sekilas Sejarah. 5. U. SAMARINDA — Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 2021 dibuka Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, Dr. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip. Pencarian Peraturan. JDIH 2. Dokumen Hukum Tingkat Pusat; Jenis Dokumen Jumlah Lihat; Dokumen Hukum Tingkat Daerah; Jenis Dokumen Jumlah Lihat; Perjanjian Kerja Sama;. Bertempat di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK pada tanggal 4 Juli 2023, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang. Pencarian Cepat | Pencarian Detail. id bersumber dari laman anggota JDIHN. 021-29935678. Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. KEPUTUSAN GUBERNUR No. Polling. Umpan ; FAQ ; Prasyarat ; Hubungi Kami ; Hak Cipta Kementerian Keuangan. U. T. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang. id Senin - Jumat 08:00 - 15:30 WIB PERPUSTAKAAN JDIH. PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERGADAIAN 2017 PERKA PPATK NO. Keputusan Bupati / Walikota. Dengan berlakunya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, maka dipandang perlu untuk menetapkan informasi apa saja yang dapat dipublikasikan dan yang dikecualikan. jaringan dokumentasi dan informasi hukum . Mail. Keterangan. Optimalisasi layanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK di era digital terus ditingkatkan. I. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015. Jauhar Effendi M. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) V. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek kebijakan yang berkaitan antara JDIH dengan proses legislasi daerah, upaya JDIH dalam mendukung. pelayanan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum; b. Selamat Datang di Aplikasi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum. Tidak Puas. 14 Oktober 2016 2292 kali 2403 kali. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung. Pontianak - Guna memberikan pelayanan optimal dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terpadu, terintegrasi dan menjamin ketersediaan dokumen hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan. Badan/Pengarang. Peraturan Perundang-undangan. B. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang. Si. Alasan-alasan dibentuknya Permendagri ini Pertama, adalah untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pengintegrasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum OJK melalui JDIH OJK ini juga merupakan upaya OJK dalam mendukung penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi serta lengkap, akurat, mudah dan cepat sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Minggu, 01 Oktober 2023 ; JDIH ANRI. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Peraturan Menteri Perindustrian No 23 Tahun 2023. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.