peraturan menteri dalam negeri. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA . peraturan menteri dalam negeri

Contact Us. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang. Ulasan Lengkap. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017. TBN = Tambahan Berita Negara. pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Mengingat : 1. Semoga informasi ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE. Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 7. Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yang mengatur tentang. 2021/No. Undang-Undang Nomor 17. 2091. bahwa dalam rangka. 1222, kemendagri. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi kemasyarakatan, ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2012. 1213, kemendagri. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Nomor Pengundangan. 3. > Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 - Regulasi;. 19. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK. dengan rahmat tuhan yang maha esa . 2021/No. Tanggal Pengundangan. Peraturan Perundang-undangan. GO. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Bidang. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan. 2014/NO. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. 90, BN 2019/ NO 1447; PERATURAN. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; b. Tentang. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami. Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri menerbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri; b. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini. Layanan. id : 10 hlm. Lampiran 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. TBN = Tambahan Berita Negara. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam. id, terima kasih. Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan. 6 January 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 1148 kali; Diunduh 111 kali; Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Judul: Tipe Dokumen. I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Stadsvormings Ordonantie Tahun 1948 (Staatsblatd No. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018. Layanan. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Neg eri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398); 20 2 1 , No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. GO. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia. GENERAL PROCUREMENT. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu. Tentang. ABSTRAK PERATURAN. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH. NOMOR 51 TAHUN 2010 . , Subject: Keuangan daerah | Anggaran Pendapatan. 2018. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri. 2. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 39 tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik indonesia, menimbang : bahwa untuk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri; - 2 - 8. PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN . Indonesia,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanju tnya disebu t Desa, adalah kesatu an masyarakat hu ku m yang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah dan dinamika perkembangan kawasan perkotaan menuntut perlunya penyesuaian penyelenggaraan perencanaan kawasan perkotaan; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 137, BN. Semoga informasi ini bermanfaat. id: 25 hlm. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. bahwa dalam rangka ketertiban, kerapian, kelancaran danPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2, BN 2021/ NO 48 ; PERATURAN. Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. Permendagri No. BAB I. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. NOMOR 1 TAHUN 2010 . Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021. Lihat Semua. 19, BN. id: 43 hlm. 80; 12 hlm. Tipe Dokumen. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 892, kemendagri. 66, BN. 8 January 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2018 Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN URAIAN PERENCANAAN REVIU, PELAKSANAAN REVIU, DAN PELAPORAN REVIU I. Nomor. id: 240 hlm. 188 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tata-kerja Departemen Dalam Negeri; Memperhatikan : Surat Presiden Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1972 No. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH A. 2017. ID : 110 HLM. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI . MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Menteri. Staf ahli kepala. 144, peraturan. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Judul. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik DaerahPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan. bahwa Peraturan. Pasal 4 (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari. id : 7 hlm. , ttd WIDODO AS. 2020. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. BN = Berita Negara. 61/Pres/6/72;Jenis Peraturan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 9. PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERTENTU 01 DAERAH. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri. Lampiran I – Permendagri Nomor 52 Tahun 2011. TBN = Tambahan Berita Negara. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. 2016. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota tidak sesuai lagi dengan pengarahan bagi pengembangan kota oleh karena itu perlu diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru. n PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. E. Semoga informasi ini bermanfaat. go. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Kartu Identitas Anak. id : 294 Hlm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2020 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 52, kemendagri. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH. Pasal 11 : Batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah. GO. 2021/No. GENERAL PROCUREMENT NOTICE SECRETARIAT. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018. 9. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. : 1. E. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri. daftar peraturan menteri hukum dan ham terbaru. 24. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan. Pengertian Umum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan: 1. 1270, peraturan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Tap MPR-R. Pasal 16 Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. TBN = Tambahan Berita Negara. Tanggal Terbit. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbuinya. : Peraturan Menteri Dalam Negeri. Batas waktu penyelesaian Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), paling lambat tanggal 30 Oktober 2010. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Permendagri 111 tahun 2014 ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. 20. 135, BN. Form and Application. E. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 930, kemendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Badan Layanan Umum Daerah. GO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi Kabupaten/Kota karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaanya Menjadi. PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 25 February 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 2002 kali; Diunduh 95 kali; Unduh. 1. Pencatatan Sipil yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang - 8 - Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah harus dibaca dan dimaknai sebagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. go. 2 Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu layanan umum yang berhubungan dengan: penyediaan barang.